Pesawaran, Lampung Utara — Realisasi anggaran Dana Desa (DD) Tulung Buyut,Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara,pada tahun 2022 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah item kegiatan dinilai janggal dan diduga mengalami mark up, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa pos anggaran yang dianggap bermasalah dan perlu diklarifikasi oleh pemerintah desa:
-
Belanja Keadaan Mendesak:
Anggaran keadaan mendesak pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp 334.800.000, jumlah yang dinilai tidak wajar oleh sejumlah pihak karena tidak dijelaskan secara rinci peruntukannya. -
Insentif RT/RW:
Pemberian insentif kepada RT/RW pada tahun 2022 naik signifikan menjadi Rp 93.600.000, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 78.000.000. Kenaikan ini dinilai tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas. -
Pembangunan Jalan Usaha Tani:
Pada tahun yang sama, pembangunan jalan usaha tani dilakukan di tiga titik dengan anggaran sebagai berikut:- Titik 1: Rp 62.528.000
- Titik 2: Rp 37.495.000
- Titik 3: Rp 72.838.000
Ketiga biaya tersebut dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan keluaran fisik yang dihasilkan.
Dari seluruh komponen anggaran tersebut, pos keadaan mendesak senilai Rp 334 juta menjadi yang paling disorot. Nilai yang besar tanpa rincian kegiatan memunculkan dugaan kuat adanya mark up pada anggaran tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Tulung Buyut telah dilakukan melalui WhatsApp pada nomor yang biasa digunakan. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi tidak mendapatkan balasan meskipun telah berstatus terkirim (centang dua).
Publik berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan ketidakwajaran anggaran tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan penggunaan Dana Desa tetap sesuai aturan.(Red, Hartasi)
Social Header