Jakarta, Lensanewstv – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar penyajian menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dalam keterangannya pada Rabu (3/6/2026), Presiden menekankan bahwa seluruh pelaksana program di daerah harus menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan terkait komposisi dan porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Menurut keterangan yang disampaikan, Presiden mengingatkan bahwa porsi lauk ayam harus sesuai standar yang telah ditentukan. Untuk ayam potong berukuran kecil disebutkan sebanyak 12 potong, sedangkan ayam potong berukuran besar sebanyak 10 potong. Ia menegaskan apabila jumlah potongan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan standar program.
Selain itu, Presiden juga menyoroti menu telur yang disajikan dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa menu telur yang diberikan kepada penerima manfaat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dalam bentuk telur bulat atau telur ceplok.
Tidak hanya menyoroti menu makanan, Presiden juga meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG diperketat hingga ke tingkat sekolah. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pengelola dapur dan petugas lapangan, tetapi juga harus melibatkan pihak sekolah.
Ia meminta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah, serta para guru untuk ikut melakukan pengawasan secara langsung terhadap makanan yang diterima siswa.
Bahkan, Presiden mendorong agar dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap menu yang dibagikan kepada peserta didik. Dokumentasi berupa foto hingga penimbangan makanan secara langsung dinilai perlu dilakukan guna memastikan kualitas dan kuantitas makanan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya pengurangan porsi, perubahan menu tanpa izin, maupun penyajian makanan yang tidak sesuai dengan pedoman Program Makan Bergizi Gratis.
Di akhir arahannya, Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab utama terhadap kualitas dan kesesuaian menu berada di tangan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di masing-masing wilayah.
Menurutnya, setiap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar gizi, kebersihan, kualitas bahan baku, serta jumlah porsi yang telah ditetapkan.
Presiden menekankan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan program benar-benar tercapai.
“Untuk kepala SPPG dan SPPI harus bertanggung jawab atas menu yang diberikan dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah dapat berjalan sesuai standar, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh para siswa, balita, dan kelompok penerima manfaat lainnya di seluruh Indonesia.(Red)
Social Header