Pringsewu, Lensanewstv — Dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Abadi mencuat di Pekon Waringin Sari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) senilai sekitar Rp200 juta kini menjadi sorotan publik.
Anggaran tersebut diketahui digelontorkan secara bertahap sejak tahun 2017 hingga 2023 untuk mendukung pengembangan usaha desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kondisi terkini justru memunculkan tanda tanya terkait pengelolaannya.
Mantan Direktur BUMDes Berkah Abadi, Yudi Setiawan, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa selama masa jabatannya seluruh kegiatan telah dilakukan secara transparan.
“BUMDes selalu transparan, selalu dilaporkan dalam musyawarah desa dan musrenbang. Pembukuan juga jelas,” ujarnya.
Meski demikian, saat diminta menjelaskan lebih rinci terkait penggunaan anggaran, Yudi terkesan enggan memberikan keterangan mendetail. Ia hanya menyebut telah menyerahkan aset kepada pengurus baru.
“Aset sudah saya serahkan ke pengurus yang baru, berupa satu unit laptop dan sejumlah uang. Kalau jumlahnya saya sudah lupa,” katanya singkat.
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Bendahara BUMDes, Sangidi, yang menyebut bahwa saat reorganisasi, uang yang diserahkan hanya sekitar Rp20 juta.
“Uang itu sekarang masih dikelola untuk unit usaha BUMDes, yaitu BRI Link,” jelasnya.
Perbedaan data ini memunculkan dugaan adanya selisih anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dari total penyertaan modal sekitar Rp200 juta, jumlah yang tersisa dinilai jauh dari harapan.
Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Berkah Abadi. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, kasus ini berpotensi masuk ke ranah hukum karena menyangkut pengelolaan keuangan negara di tingkat desa.
Publik kini menunggu sikap tegas dari pihak berwenang guna mengungkap secara jelas aliran dana dan memastikan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.(Tim)
Social Header