Pesawaran, Lensanewstv – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Kalirejo Tahun Anggaran 2023–2025 kini memasuki fase krusial. Laporan yang dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) Bandar Lampung resmi ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran.
Tak sekadar klarifikasi, Kejari Pesawaran menggandeng Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa Kalirejo.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pesawaran, Arliansyah Adam, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat guna melakukan pendalaman secara sistematis dan analitis.
“Terkait laporan Desa Kalirejo, kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan audit investigatif,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/2/2026).
Langkah audit investigatif ini menandai babak serius dalam penanganan laporan dugaan KKN tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri fakta, bukti, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam realisasi anggaran desa selama tiga tahun terakhir.
Sementara itu, Ketua DPD APKAN Bandar Lampung, Hartasi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami berharap Kejari Pesawaran menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan. Kami akan terus mengawal dugaan KKN di Desa Kalirejo sampai ada kejelasan,” tegasnya.
Sorotan terhadap Dana Desa Kalirejo sebelumnya mencuat akibat dugaan minimnya transparansi pembangunan dan informasi anggaran kepada masyarakat.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa proses masih berada pada tahap audit dan pendalaman. Belum ada penetapan tersangka maupun kesimpulan hukum final.
Publik kini menanti hasil audit investigatif tersebut: apakah dugaan ini akan terbukti, atau justru sebaliknya.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dari Pemerintah Desa Kalirejo guna menjaga asas praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi.(Red)
Social Header