Metro, Lensanewstv - Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengajak media massa khususnya di Bumi Sai Wawai untuk berperan serta dalam mengawal pembangunan di kota setempat.
Dikatakannya, media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, ia mengajak insan pers menjadi mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan secara proporsional—baik capaian maupun kekurangannya.
"Bantu kami menyampaikan informasi yang seimbang. Ketika ada pemberitaan yang kurang tepat, harap bisa diimbangi dengan data yang benar,” kata Bambang usai kegiatan Musrenbang di Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan, Selasa (6/1).
Dikatakannya, Pemkot Metro terbuka terhadap kritik. Namun, pemberitaan juga harus berimbang, artinya tidak hanya pada pembangunan yang tidak sesuai, tetapi juga capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.
"Kami tidak anti-kritik. Tapi kami berharap pemberitaan berimbang. Banyak pembangunan infrastruktur yang sudah tuntas pada 2025,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam puluhan proyek yang berjalan, sebagian kecil persoalan kerap menjadi sorotan utama, sementara capaian yang lebih besar justru tenggelam.
Padahal, kata dia, masyarakat juga berhak mengetahui kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Kalau ada 98 pekerjaan dan satu atau sepuluh yang dinilai kurang baik, jangan sampai yang muncul hanya itu. Pemerintah sudah bekerja dengan banyak hasil positif,” ujarnya.
Untuk mendukung kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Metro, kata Bambang, telah menyiapkan anggaran publikasi yang dapat diakses media melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita bekerja dalam simbiosis mutualisme. Ada anggaran publikasi yang disiapkan, tentu dengan mekanisme yang sah. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo agar kerja sama ini berjalan tertib,” kata dia.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro mengoordinasikan kolaborasi dengan media agar komunikasi pemerintah lebih terstruktur.
Bambang berharap, ketika muncul pemberitaan yang dinilai menyudutkan atau kurang tepat, media dapat melakukan verifikasi dan penyeimbangan berbasis data.
Menurut Bambang, kerja sama antara pemerintah daerah dan media harus dibangun di atas prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Dengan cara itu, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang jalannya pembangunan, bukan hanya mengetahui persoalan, tetapi juga melihat kemajuan yang telah dicapai. Ujar nya,(Red)
Social Header