Bandar Lampung, Lensanewstv – Puluhan tenaga kependidikan (tendik) honorer dengan kode R4 dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025). Mereka menuntut kepastian status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian.
Salah satu tendik, Novita Butar Butar dari SMAN 1 Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, mengaku sudah 13 tahun bekerja sebagai honorer tanpa kejelasan nasib.
“Tujuan kami datang ke sini meminta kepastian, kejelasan tentang status kami. Ada yang sudah 20 tahun lebih mengabdi, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian dari pemerintah,” tegasnya.
Novita menambahkan, para tendik dituntut bekerja penuh tanggung jawab, tetapi penghasilan yang diterima sangat minim.
“Kerja dituntut banyak, tapi gaji tidak sebanding. Kami butuh status, kami butuh kejelasan, itu yang kami perjuangkan,” ujarnya.
Tiga Tuntutan Tendik R4:
- Perubahan regulasi yang berpihak pada tenaga honorer non-guru.
- Prioritas pengangkatan bila diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau dalam seleksi PPPK 2026.
- Formasi khusus bagi honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK 2024.
Mereka juga mengkritik kebijakan PPPK paruh waktu yang hanya menyasar tenaga guru.
“Kalau kami tidak diusulkan paruh waktu, bagaimana bisa jadi penuh waktu? Ini kesempatan terakhir. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” seru salah seorang orator.
Peserta aksi datang dari berbagai daerah, seperti Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Mesuji, hingga Pesisir Barat. Mereka mendesak DPRD Lampung menjadi jembatan aspirasi dan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah provinsi hingga pusat.
“Jangan hanya guru yang diperjuangkan. Tendik pun punya peran besar di sekolah. Tanpa kami, administrasi pendidikan tidak akan berjalan,” tegas mereka dalam pernyataan sikap.
(Red, Hartasi)
Social Header