Metro, Lensanewstv — Gelaran Metro Fair 2025 dalam rangka HUT ke-88 Kota Metro telah memasuki hari kelima. Ribuan warga antusias memadati kawasan Terminal 16C setiap sore hingga malam, menikmati sajian budaya, kuliner, wahana hiburan, serta bazar UMKM yang dikemas dalam nuansa semangat dan penuh warna.
Perhelatan akbar tahun ini yang mengusung tema "Cerdas dan Bahagia" menjadi cermin harapan bersama untuk Kota Metro yang lebih harmonis, partisipatif, dan membumi.
Namun, di balik semarak panggung rakyat, terselip nada kekecewaan dari Panitia Metro Fair. Ketua Panitia, Raden Sentot, menyampaikan kritik tajam atas minimnya partisipasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau OPD-nya tak peduli, jangan heran kalau kepercayaan rakyat juga memudar,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa selama lima hari kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat sangat tinggi, UMKM bergerak, dan suasana kebersamaan tercipta. Tapi sebagian besar OPD justru seakan tak tersentuh semangat HUT kota yang seharusnya menjadi milik bersama.
“Kami mencatat siapa yang peduli dan siapa yang diam. Kami bukan cari muka, kami kerja untuk warga. Tapi kami kecewa karena banyak dinas yang tidak merasa ini tanggung jawab mereka untuk ikut memeriahkan. Ini bukti bahwa rasa memiliki Kota Metro telah hilang dari diri mereka,” tegas Sentot.
Panitia pun menyampaikan apresiasi kepada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah kota metro beberapa OPD dan lembaga yang hadir serta mendukung kegiatan ini, di antaranya:
Dinas Perdagangan, pendidikan, Kesbangpol, pertanian, Kominfo, kesehatan, Disdukcapil, dan Disporapar..
Serta mitra dari dunia perbankan dan pendidikan:
Bank Eka.
Bank Lampung.
Bank Madani.
Universitas Muhammadiyah Metro.
RSUD Jenderal Ahmad Yani.
RSU Muhammadiyah Metro.
RS Mardi Waluyo.
Namun, panitia juga menyampaikan daftar instansi yang hingga hari kelima belum menunjukkan partisipasi maupun dukungan aktif dalam kegiatan Metro Fair:
1. 5 kecamatan dan 22 kelurahan se-Kota Metro.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
4. Dinas Sosial.
5. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
6. Bappeda
7. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
8. BPKAD.
9. Seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Metro.
Kritik paling tajam disampaikan kepada OPD yang secara struktural seharusnya menjadi garda depan kegiatan rakyat.
“Ironis, padahal Dinas UMKM seharusnya berada di garis depan mendampingi pelaku usaha kecil. Tapi justru tidak terlihat. Begitu juga Badan Perencanaan Daerah — dari mereka lah semua perencanaan kota ini berasal. Kalau mereka pun absen, berarti ada sesuatu yang salah dalam tata kelola perencanaan,” kata Sentot.
Salah satu panitia, Anton Ketua DPD Pekat IB Kota Metro menambahkan bahwa panitia sudah mengupayakan komunikasi secara maksimal dengan mengantarkan surat undangan resmi ke setiap OPD acara dimulai.
“Kami sudah kirimkan undangan resmi ke seluruh OPD. Ada yang kami antar langsung, ada yang kami kirim lewat sekretariat. Tapi responnya hampir nihil. Tidak ada koordinasi balik, apalagi kehadiran. Padahal ini acara kota, bukan milik panitia,” tegas Anton
Ia juga menekankan bahwa sikap abai semacam ini bukan hanya mencederai semangat perayaan, tapi juga menunjukkan lemahnya integrasi antar lembaga dalam membangun identitas kolektif kota.
Untuk menindaklanjuti kondisi ini, panitia akan segera menyusun laporan resmi kepada Wali Kota Metro.
“Kami akan sampaikan evaluasi secara menyeluruh kegiatan HUT kota metro secara terbuka dan resmi kepada Pak Wali, siapa saja yang mendukung dan siapa yang abai. Ini penting untuk menjadi catatan kinerja publik. Jangan sampai pejabat hanya hadir saat seremonial, tapi tak mau ambil bagian ketika rakyat bergembira,” tandas Sentot.
Metro Fair 2025 adalah panggung rakyat. Bila rakyat hadir dan OPD tidak, maka sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk kota ini, dan siapa yang hanya berdiri di pinggir lapangan menonton.ungkap nya,,
(Red, ANTONI)
Social Header