Lampung Selatan, Lensanewstv — Publik kembali dibuat heran dengan temuan data anggaran di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sistem informasi yang bisa diakses masyarakat secara terbuka, realisasi Dana Desa (DD) menunjukkan angka fantastis untuk pos “Keadaan Mendesak”, dengan total mencapai Rp 1,229 miliar lebih sejak tahun 2021 hingga 2024.
Rincian Anggaran “Keadaan Mendesak” yang Mencengangkan
Berdasarkan data yang ditampilkan di aplikasi publikasi dana desa, berikut rincian yang menjadi sorotan:
- Tahun 2021: Rp 524.100.000
- Tahun 2022: Rp 489.600.000
- Tahun 2023: Rp 133.200.000
- Tahun 2024: Rp 82.800.000
Total keseluruhan: Rp 1.229.700.000 (Satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
Angka besar untuk “keadaan mendesak” ini memicu pertanyaan publik: keadaan mendesak seperti apa yang harus menghabiskan dana hingga miliaran rupiah di satu desa dalam empat tahun?
Insentif RT/RW Naik Tajam, Lalu Turun Drastis
Tak hanya itu, kejanggalan lain muncul dalam anggaran insentif RT/RW.
Pada tahun 2023, insentif tersebut tercatat mencapai Rp 228 juta, namun anehnya pada tahun 2024 justru anjlok menjadi Rp 57 juta saja.
Warga menilai, perbedaan ekstrem ini menimbulkan tanda tanya besar tentang dasar penetapan dan realisasi anggaran tersebut.
“Kami warga ingin tahu untuk keadaan mendesak itu bentuknya apa, dan insentif RT/RW kok bisa naik turun jauh begitu. Semua harus transparan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Desa Candi Mas, Adri Suwaldi, memberikan tanggapan singkat dan terkesan menutup ruang klarifikasi.
“Hahahaha, sampean ke kantor aja biar enak. Semuanya sudah diperiksa,” ucap Waldi dengan nada santai.
Namun ketika wartawan menanyakan soal anggaran insentif RT/RW tahun 2023 yang mencapai Rp 228 juta, ia malah balik bertanya.
“Itu dari mana itu? Dapat data dari mana kamu? Ke kantor aja biar enak,” katanya.
Warga Minta Audit dan Transparansi
Temuan ini menimbulkan gelombang pertanyaan dan desakan dari warga agar Inspektorat Lampung Selatan serta Dinas PMD segera turun melakukan audit mendalam.
Mereka menilai, besarnya dana “keadaan mendesak” yang terus muncul setiap tahun patut dipertanyakan,
“Kalau memang benar sudah diperiksa, tunjukkan hasilnya ke publik. Jangan cuma ngomong diperiksa tapi masyarakat nggak tahu apa-apa,” tegas warga lainnya.
(Red, Hartasi)
Social Header